(Tahun 2026)
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NasDem DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2026
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2026
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD) TAHUN ANGGARAN 2026
PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT DPRD KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2026
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban dan/atau Tanggapan Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pndapatan dan Belanja Daerah (PP APBD) Tahun Anggaran 2025
Risalah Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP APBD) Tahun Anggaran 2025
Pandangan Umum Fraksi Golkar Demokrat DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang A. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; B. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; C. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; D. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; E. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawarahan Desa; dan F. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
