DOKUMEN HUKUM

• 6 8

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG 1.PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF; DAN 2.PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

• 5 8

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP 2(DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG: 1. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 2. PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

• 9 6

PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD) TAHUN ANGGARAN 2026

• 5 7

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT DPRD KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2026

• 5 7

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2026

• 7 7

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

• 7 6

PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

• 16 15

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

• 11 14

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

• 18 14

Pandangan Umum Fraksi Golkar Demokrat DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang A. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; B. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; C. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; D. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; E. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawarahan Desa; dan F. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.